Berita Terkini

Sehubungan dengan masa tugas Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Syamsul Bahri Kalam, telah berakhir, pada hari Selasa (16/11), KPU Kab. Halteng melaksanakan acara lepas pisah. Dipimpin Ketua KPU Kab. Halteng Bahri Hasbullah, acara dilangsungkan di Aula Kantor KPU Kab. Halteng pada pukul 11.30 WIT. Seluruh anggota KPU turut hadir yaitu Divisi Teknis Pemilu Iswadi Saleh, Divisi Hukum Sridewi Nurlaela, Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas Fakhruddin Abdullah, dan Divisi Data Rahman Tekka. Para kasubag, staf dan tenaga honorer semuanya meramaikan acara ini. Dalam pesannya, ketua KPU mewakili jajarannya meminta maaf kepada Sekretaris apabila selama ini berbuat kesalahan. Ia berharap kendati sudah tidak dalam satu wadah kelembagaan, komunikasi dan silaturahmi tetap berjalan. "Kami mohon maaf dan juga dimaafkan. Dan juga, kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Semoga segala hal baik yang kami dapatkan selama ini menjadi amal jariah Pak Sek. Semoga Pak Sek sehat selalu dan sukses di tempat yang baru. Jangan sungkan-sungkan main (berkunjung) ke kantor ini. Karena ini sudah menjadi rumah Pak Sek."

Halteng--Pemilu dan Pemilihan serentak  di 2024 nanti, Pemerintah daerah kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) juga memiliki andil dalam menyukseskan momentum pesta domokrasi tersebut. Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Halteng  juga sangat berharap semua pihak termasuk Pemerintah Daerah kabupaten Halteng berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan itu nanti. Salah satu peran yang dilakukan Pemerintah daerah, yakni memudahkan akses pelayanan kepada Masyarakat, berupa penyediaan akses pelayanan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah kabupaten Halteng. Karena itulah KPU Kabupaten Halteng berkoordinasi dengan dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Persandian Kabupaten Halteng, terkait sebarang akses jaringan komunikasi di wilayah Kabupaten Halteng. Hadir dalam rapat koordinasi ini dihadiri langsung kepala dinas Kominfo dan Persandian Halteng Drs. Ridha Saleh M.Si. Ketua Divisi Teknis dan Perencanaan KPU Halteng Iswadi Saleh, ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Fakhruddin, Ketua Divisi Data dan Informasi Rahman Tekka. Turut hadir juga Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Hakteng Festyana Adyanti dan salah stafnya Safrin Salim. Dalam Rakor di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kamis (7/10) ini.  KPU Halteng secara resmi Surati Dinas Kominfo perihal permintaan data peta wilayah sebarang akses jaringan Internet dan rencana pembangunan akses jaringan internet di Halteng. Sebab di Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 nanti KPU secara nasional akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap), untuk mempercepat informasi perhitungan suara, di momentum pesta domokrasi tersebut. "Data itu nantinya akan menjadi landasan pertimbangan KPU Halteng untuk menggunakan Sirekap yang sudah diujicoba di daerah lain pada Pilkada serentak 2020 kemarin,"kata Iswadi Saleh Ketua Divisi Teknis dihadapan kepala dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Halteng. Lebih lanjut, atas permintaan KPU Halteng ini, Kepala Dinas Kominfo menyambut baik permintaan KPU Halteng, dan siap untuk memberikan data yang dibutuhkan KPU Halteng. Kadis Mengungkapkan saat ini tersisa 11 desa dari 61 desa yang belum terakses jaringan telekomunikasi. Namun melalu program pemerintah daerah memberikan bantuan V-sat di masing-masing desa itu. Selain itu juga Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Telkomsel membuka akses jaringan internet di seluruh wilayah Halteng. "Kita Pemerintah juga untuk memudahkan akses menyediakan tower mini, bahkan sekarang Pemda kembali bangung Tower Merah Putih di Patani Timur maupun di Pulau Gebe,"ungkapnya. Dengan itu maka tidak menutup kemungkinan hingga 2024 akses jaringan internet bisa terakses di sebagian besar wilayah di kabupaten Halteng. (Bakohumas)  

Halteng--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melalui Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU Halteng, bertandang ke dinas Komunikasi, Informatika (Kominfo) dan Persandian Kabupaten Halteng. Kunjungan Bakohumas ini diterima langsung oleh Kepala dinas Kominfo dan Persandian Drs. Ridha Saleh M.Si. Kunjungan ini dikordinir langsung oleh Pemibina Bakohumas yakini Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Halteng Fakhruddin Abdullah, bersama Ketua Divisi Teknis dan Perencanaan KPU Kabupaten Halteng Iswadi Saleh, dan Ketua Divisi Data dan Informasi Rahman Tekka. Yang didampingi kasubag Teknis dan Hubmas KPU Halteng Festyana Adyanti serta staf sub bagian Teknis dan Hubmas Safrin Salim. Lebih lanjut, tentunya dalam agenda kunjungan Bakohumas Halteng dengan Kominfo dan Persandian ini  dalam rangka membicarakan rencana kerjasama terkait program pelayanan informasi ke publik. Dalam hasil pembicaraan rencana kerjasama itu Dinas Kominfo dan Persandian, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Sehingga nantinya KPU Halteng akan segera menyiap dokumen Memorandum of Understanding (MoU) untuk bisa dilakukan kerjasama yang mengikat dalam pelayanan informasi ke publik. "Nantinya Kerjasama ini, KPU Kabupaten Halteng dan Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas Kominfo dan KPU Halteng akan sharing informasi untuk disampaikan ke publik, salah satunya adalah dengan memanfaatkan akun media sosial yang dimiliki,"jelas Fakhrudin Abdullah dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kamis (7/10) Disamping itu kerja sama ini juga dalam rangka kesiapan menyukseskan Pemilu dan Pemilihan di 2024 nanti. Sehingga kata Fakhruddin kerjasama ini penting karena pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi menyukseskan setiap momentum Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Halteng. (Bakohumas)

HALTENG--Dalam menghadapi kesiapan Pemilu dan Pemilihan di 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat informasi rekapitulasi perhitungan suara melalui rekapitulasi elektronik (e-Rekap). Terebosan yang dilakukan untuk e-Rekap itu dinamakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang sudah diterapkan pada Pilkada serentak 2020 kemarin. Penerapan Sirekap telah diatur dalam beberapa Peraturan KPU (PKPU), termasuk hasil revisi terbaru seperti PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020. Sistem e-rekap ini juga, sebenarnya sudah diterapkan oleh KPU dalam beberapa pemilu sebelumnya, untuk keperluan publikasi hasil pemungutan suara. Contoh, di Pemilu 2019 lalu KPU sudah menerapkan e-rekap yang menggunakan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara). Secara teknis, cara kerja Sirekap memiliki perbedaan dari Situng, meski fungsi penerapan kedua sistem e-rekap tersebut tidak jauh berbeda. Sebagaimana di Pemilu 2019, penggunaan e-rekap di Pilkada 2020 tidak untuk rujukan utama penentuan hasil pemilihan. Dalam Pilkada Serentak 2020, penentuan pemenang pemilihan atau hasil pemungutan suara tetap merujuk kepada hasil rekapitulasi yang dilakukan manual dan berjenjang sejak di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, kabupaten, dan khusus pilgub, sampai provinsi. Karenanya untuk kesiapan penggunaan Sirekap pada Pemilu dan Pemilihan pada 2024 nanti, maka KPU RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk "Sharing of Experience penggunaan Sirekap pada pemilihan 2020" dengan menghadirkan narasumber dari KPU RI dan Sejumlah anggota KPU kabupaten/kota yang terbilang paling sukses menggunakan Sirekap pada Pilkada serentak di 2020 kemarin. Materi yang disampaikan para narasumber memaparkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem terbuat. Dalam Bimtek itu KPU Kabupaten Halteng ikut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan melalui virtual. Rapat ini dihadiri Anggota KPU Kabupaten Halteng Fakhruddin Abdullah Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Iswadi Saleh Ketua Divisi Teknis dan Perencanaan, Rahman Tekka ketua Divisi Data dan Informasi, Sri Dewi Nurlaela Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Teknis, Sosialisasi dan Hupmas Festyana Adyanti, dan Safrin Salim salah satu staf di Bagian Teknis KPU Halteng. "Karena kita pada pemilihan serentak 2020 kemarin belum, maka dalam waktu dekat kita segera mengangkat salah satu staf di bagian Teknis untuk menjadi operator sirekap,"tutup Festyana Adyanti usai rapat virtual tersebut. (Bakohumas)

Halteng--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Rabu (29/9) kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk periode September 2021. Dalam Rakor ini, tarcatat DPB bulan Agustus mengalami kenaikan yang tidak signifikan, jika disandingkan dengan data agregat kependudukan di kabupaten Halteng. Rakor kemarin KPU Halteng menetapkan DPB periode September ini sebanyak 35.239 pemilih atau hanya bertambah 7 pemilih jika dibandingkan dengan DPB bulan Agustus kemarin, yang tercatat 35.232 pemilih. DPB saat ini jika disandingkan dengan data agregat kependudukan di Halteng, tentu tidak relefan. Sebab data agregat kependudukan Halteng, sumber dinas Dukcapil, yaitu jumlah penduduk Halteng sudah tercatat 71 ribu jiwa sekian. Sementara untuk penduduk yang sudah melakukan perekaman tercatat 51 ribu sekian.  "Kendala kita masih sama seperti sebelumnya yakni kita masih kesulitan memperoleh elemen data yang utuh untuk bisa kita akses memasukkan sebagai data pemilih,"ungkap Rahman Tekka ketua Divisi Data dan Informasi KPU Halteng dalam Rakor yang berlangsung di aula sekretariat KPU Halteng kemarin. Ketua Bawaslu Sitti Hasmah menyampaikan Data Pemilih bukan hanya tugas dan tanggung jawab penyelengara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, akan tetapi menjadi tanggung jawab. "Sebab masi banyak permasalahan yang terjadi dengan adanya beberapa Perusahan yang masuk di Kabupaten Halmahera Tengah yang membuat peningkatan jumlah penduduk Halmahera Tengah yang akan berpengaruh pada data Pemilih kita. Untuk itu, kami berharap kerjasama stake holder bersama KPU dan Bawaslu untuk mengawal Data Pemilih kita,"tandasnya. Sementara itu Iswadi Saleh ketua Divisi Teknis dan Perencanaan selaku Plh. ketua KPU Kabupaten Halteng, menyampaikan KPU memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Polres Hateng, Kodim 1512/ Weda, Kantor Kemenag Halteng dan Kantor Cabang Dinas Dikjar kebupaten Halteng. Apresiasi itu disampaikan karena ikut membantu KPU untuk memperoleh data pemilih baru dan pemilih pemula, meskipun sebagian belum bisa diakses karena elemen data yang belum lengkap seperti alamat dan lainnya. Rapat Koordinasi periode September ini, dipimpin langsung Ketua Divisi Teknis dan Perencanaan Iswadi Saleh selaku Plh. Ketua KPU Kabupaten Halteng, didampingi Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Fakhruddin Abdullah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Sri Dewi Nurlaela, dan ketua Divisi Data dan Perencanaan Rahman Tekka. Rapat ini juga dihadiri Ketua Bawaslu Halteng Sitti Hasmah beserta Anggota Bawaslu Halteng Munawar Wahid. Kepala Kemenag Halteng, Kepala Cabang Dinas Kabupaten Halteng Dikjar Provinsi Malut, Perwakilan Disdukcapil Halteng, Disnakertrans Halteng, Kodim 1512 Weda, Polres Halteng, Partai Nasdem, PKB dan PDI.P. (Bakohumas)

KPU Halteng--Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), terus melakukan pendataan pemilih secara berkelanjutan, untuk kesiapan Pemilu dan Pemilihan di 2024 mendatangkan. Ini dilakukan untuk meminimalisir problem Data Pemilih yang sering dihadapi pada pemilu dan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Karenanya belum lama ini, KPU Halteng kembali melakukan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Agustus 2021. Rapat yang diselenggarakan di Aula Kantor KPU Halteng ini dipimpin ketua KPU Kabupaten Halteng Bahri Hasbullah. Yang didampingi Ketua Divisi Teknis dan Perencanaan Iswadi Saleh, Ketua Divisi Hukum Sri Dewi Nurlaela, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Fakhruddin Abdullah. Yang dihadiri Kasubag dan staf di lingkup KPU Halteng. Dalam rapat pleno rekapitulasi itu, tercatat DPB pada Agustus adalah 35.232 pemilih. Lebih sedikit dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 35.250 pemilih. Ini disebabkan adanya 22 orang pemilih meninggal dunia. Dan penambahan empat orang pemilih baru. Sekarang ini arus pendah masuk sebagai penduduk di kabupaten Halteng nampak sangat tinggi, karena faktor kehadiran PT. IWIP, yang membuat banyak orang menjadi penduduk Halteng untuk menjadi tenaga kerja. Namun pertambahan penduduk ini, KPU Halteng dianjurkan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Dukcapil, hanya saja penduduk pindah masuk maupun pindah keluar di Halteng ini, KPU menemui kesulitan, karena tidak semua elemen data penduduk ini diberikan oleh dinas Dukcapil Halteng, dengan alasan bahwa tidak diizinkan oleh undang-undang untuk memberikan data tersebut. (Bakohumas).